RELOKASI PELABUHAN TANJUNG TEMBAGA DORONG KEMAJUAN KOTA PROBOLINGGO

Proyek pembangunan pelabuhan Tanjung Tembaga kota Probolinggo terus dilakukan bahkan semakin dipercepat. Diharapkan pelabuhan baru tersebut dapat dimanfaatkan pada tahun 2010 mendatang.

Secara fisik pembangunan pelabuhan baru ini di tahap pertama yang lalu telah mencapai 70 persen dan sekarang telah memasuki tahap kedua yakni berupa reklamasi untuk lokasi open storage, yang menurut rencana panjang reklamasi sekitar 400 meter dan lebar mencapai 900 meter. Proses saat ini telah mencapai pada pemasangan pile cap atau penyangga tiang pancang ke arah tengah laut. Bahkan bangunan threstle dan causeway telah mencapai 100 persen, sehingga optimis di tahun 2010 pelabuhan ini mulai dapat beroperasi.

Jelas pelabuhan Tanjung Tembaga ini akan memiliki prospek yang bagus ke depannya, dan membawa kemajuan baik secara ekonomi dan bernilai investasi tinggi. Apalagi dengan adanya bencana lumpur Lapindo yang masih melanda, semakin membuka peluang besar digunakannya pelabuhan baru ini.

Namun tidak hanya itu yang menjadi fokus kali ini, pembangunan Pelabuhan Perikanan yang baru juga menarik untuk diulas. Terutama tidak hanya dari fisik semata tetapi juga dari sisi ekonomi yang diharapkan memiliki nilai ekonomi yang tinggi sekaligus dari sisi sosial budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Pelabuhan perikanan ini dengan segenap fasilitasnya mempunyai tugas pokok yaitu menunjang pengembangan perekonomian nasional maupun regional, pengembangan industri penunjang baik hulu maupun hilir dan pengembangan sumber daya manusia khususnya mayarakat perikanan di sekitar pelabuhan yang meliputi temapat mencari nafkah bagi nelayan sekitar, membuka usaha baik formal maupun informal bagi masyarakat dan memungkinkan terselenggaranya komunikasi dengan daerah lain sehingga menghapus isolasi masyarakat. Beberapa fasilitas di pelabuhan perikanan ini terbagi dalam 3 bagian yaitu :

Fasilitas pokok merupakan fasilitas fisik yang utama di pelabuhan perikanan, yang menjadikan suatu lokasi sebagai pelabuhan perikanan, mulai dari dermaga, lahan, pemecah gelombang, penahan tanah, kolam pelabuhan dan alur pelayaran.

Fasilitas Fungsional merupakan fasilitas yang berfungsi untuk menjalankan kegiatan operasional di pelabuhan perikanan, tanpa adanya fasilitas fungsional kegiatan operasional pelabuhan perikanan seperti bongkar-muat, operasi kapal-kapal nelayan, penanganan hasil tangkapan, tidak akan berjalan.

Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain: Tempat Pelelangan Ikan, Los Bongkar, Cold Storage, Pabrik Es, Dock/Slipway. Dan Fasilitas Penunjang merupakan fasilitas yang mendukung kegiatan operasional pelabuhan perikanan. Fasilitas tersebut antara lain: Wisma Nelayan, Wisma Tamu, Garasi Alat Berat, Kios Nelayan, MCK. Pelayanan fasilitas merupakan bentuk nyata dari jasa yang diberikan pelabuhan kepada konsumennya.

Sebenarnya pelabuhan Tanjung Tembaga ini memiliki 2 aktifitas ekonomi yang telah berjalan cukup lama, diantaranya kegiatan nelayan dan kegiatan stakeholders. Kegiatan nelayan ini berkaitan dengan pelayanan pendaratan ikan hasil tangkap, pelayanan kebutuhan bahan bakar, dan pelayanan kebutuhan air bersih dan es. Sedangkan kegiatan stakeholders ini antara lain mengenai pelayanan kegiatan perbengkelan kapal nelayan, pelayanan kegiatan perdagangan ikan, pelayanan kegiatan perdagangan kebutuhan nelayan akan instrument peralatan tangkap, dan pelayanan administrasi untuk stake holders.

Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya telah memiliki kemapanan dan jaringan-jaringan yang telah terbentuk dengan baik. Sehingga sempat memunculkan sebuah kekhawatiran akan menimbulkan dampak negatif bagi para penggunanya. Dampak yang muncul adalah secara ekonomi dan sekaligus secara sosiologis.

Secara ekonomi muncul kekhawatiran akan adanya berbagai kepentingan yang dapat menghambat transaksi dan peluang ekonomi yang kecil pada lokasi baru tersebut. Kemudian secara sosiologis akan munculnya perpecahan hubungan antara para pengguna, antara institusi pelabuhan dengan para pengguna, dan antara pemerintah dengan masyarakat pengguna fasilitas pelabuhan.

Kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini sangat wajar terjadi karena sebenarnya pembangunan pelabuhan perikanan ini hanya bersifat rekonstruksi yaitu kelanjutan dari pembangunan yang telah ada, namun secara fisik pembangunan tersebut adalah pembangunan yang dimulai sebagai suatu hal yang baru. Sehingga secara sosiologis rekonstruksi sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang dipergunakan dalam kondisi sebelumnya. Dan inilah yang harus dipikirkan sehingga antisipasi terhadap dampak negatif dapat dilakukan secara dini.

Dari kesemuanya ini Pemerintah kota Probolinggo tidak lantas berdiam diri tetapi mulai bergerak mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Suksesnya sebuah pembangunan tidak hanya dilihat secara fisik semata namun pembangunan secara non fisik juga penting untuk diperhatikan.

Setelah secara fisik terpenuhi kemudian jalinan hubungan dengan berbagai pihak khususnya masyarakat sekitar kembali dilakukan. Berbagai program-program pemberdayaan masyarakat terus digiatkan, yang sifatnya untuk mendorong pertumbuhan usaha nelayan tradisional sehingga dapat memanfaatkan potensi sumber daya perairan semaksimal mungkin. Seperti yang telah dijelaskan tentang fasilitas kepelabuhan yakni pelabuhan baru khusus perikanan mengenai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) bertujuan sebagai proses pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang dimana sebagai pelaku kegiatan pelelangan ikan hasil tangkap. Secara fungsional Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di pelabuhan baru ini memiliki berbagai manfaat antara lain adalah agar para nelayan dapat mengetahui secara langsung hasil tangkapan ikan yang mereka peroleh dengan menimbang berat ikan hasil tangkap di TPI tanpa adanya rasa kekhawatiran akan pengurangan ikan hasil tangkapan mereka, karena di TPI ini Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan pengawasan secara ketat pada proses penimbangan tersebut. Kemudian juga agar nelayan dapat mengetahui secara langsung harga ikan yang mereka peroleh sesuai dengan jenis dan kualitas ikan hasil tangkapan. Sehingga pemerintah secara tidak langsung dapat mengontrol harga ikan dipasar. Selain itu nelayan juga memiliki pedoman dalam memberikan harga ikan hasil tangkapan terhadap pasar.

Sosialisasi yang terarah dan intensif pun terus dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat akan peluang besar yang muncul dengan adanya pelabuhan perikanan ini. Dengan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat merupakan strategi agar suatu pembangunan dapat berjalan optimal dan mencegah terjadinya konflik.

(md)